Juli 2014, Buku Gratis Sudah Harus Tiba di Sekolah

Mohammad Nuh

Jakarta, SMS - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Mohammad Nuh, menegaskan, bahwa buku yag diberikan secara cuum-cuma atau gratis untuk para pelajar mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), sebelum 14 Juli 2014 sudah harus tiba di sekolah-sekolah.

Mendikbud mengklaim, bahwa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sudah melaksanakan persiapan matang untuk menerapkan Kurikulum 2013. Dia juga kembali menegaskan, bahwa saat ini persiapan penerapan Kurikulum 2013 sudah memasuki tahap akhir, sebanyak 245 juta eksplar Buku Gratis akan segera dibagikan ke seluruh Indonesia pada pertengahan bulan Juli 2014. “ Buku sedang dicetak dan digandakan. Sekarang sasaran pelatihan sedang kami mulai. Oleh karena itu, setelah prosesnya selesai, maka Buku akan kami bagikan secara cuma-Cuma,” ujar M Nuh, saat ditemu wartawan di Jakarta, seusai ia memberikan kuliah umum di Universitas Tidar (Untidar), Kota Magelang, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Nikah di Kantor Urusan Agama, Gratis

Jakarta, SMS - Aturan tarif Nikah bagi masyarakat di Kantor Urusan Agama (KUA) senilai Nol Rupiah, alias Gratis, akan berlaku terhitung Juni 2014. Saat ini, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2014 tentang Jeni

s Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak dilingkungan Kementrian Agama, khususnya terkait biaya pencatatan nikah tinggal menunggu ditandatangani Presiden.

“ Menteri Agama akan segera paraf, setelah itu kita kembalikan ke Mensesneg untuk ditandatangani Presiden,” kata Inspektur Jendral Kementrian Agama (Irjen Kemenag), Muhammad Jasin, kepada wartawan, di Jakarta, baru-baru ini. “ Setelah Presiden menandatangani revisi tersebut, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan acuannya segera ditandatangani Menteri Agama, agar revisi itu bisa implementable pada Juni 2014,” tambah Jasin, seraya menyebutkan, bahwa sejak pembahasan pertama pada Desember 2013, rapat lanjutan revisi terus bergulir pada bulan-bulan berikutnya. “ Khusus pada April, sudah ada harmonisasi dengan Kementrian Hukum dan HAM, Kmentrian Keuangan, Menko Kesra, Kementrian Dalam Negeri dan Sekneg.

Amin Rais: Jangan Pilih Capres Munafik

Solo, SMS - Amin Rais, Ketua Majelis Permusyawaratan Partai Amanat Nasional (MPP PAN), mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak memilih Calon Presiden (Capres) yang wataknya Munafik, sesuai dengan hadist yang disampaikan Nabi Muhammad Saw.

“ Kalau pilih Capres, hindari lah yang watak-wataknya munafik. Nabi Muhammad Saw bersabda, ciri-ciri munafk ada tiga. Kalau berbicara di berbohong. Kalau berjanji dia ingkar. Kalau diberi amanat, dia berhianat,” kata Amin Rais, pada rapat pemantapan tim pemenangan Prabowo-Hatta tingkat Provinsi Jawa Tengah, di hotel Sunan, Solo, baru-baru ini. Dari penjelasannya, Amin Rais berharap, masyarakat mengikuti pesan Nabi tersebut. “ Pertimbangkan itu betul-betul. Jangan sampai salah pilih sosok pemimpin yang jauh dari kemunafikan,” tegasnya. 

Sebelumnya, saat menyampaikan cerama singkat pada acara Tabligh Akbar Politik Islam dalam rangka Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad Saw, di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,  Amin Rais mengibaratkan Pemilu Presiden 9 Juli mendatang sebagai Perang Baratayudha.” 9 Juli itu semacam Baratayudha politik. Ini agak serem,” ujar Amin Rais, yang saat ini menjadi salah satu tim sukse Prabowo Hatta juga mengungkapkan, bila ‘M’ alias modal yang dimiliki timnya kecil-kecilan. | Medianya kecil-kecilan, moneynya kecil-kecilan,’ ungkapnya. Meski demikian, lanjut mantan Ketua MPR RI itu, dia mengajaka supaya umat Islam berkhusnuzhan kepada Allah Swt. “ Khusnuzhan kita harus bulat, jangan ragu-ragu,” tutur Amin, sembari mengutif sebuah hadist qudsi ‘Ana Inda Abdi Dzanni’, pada acara Isra’ Mi’raj yang digelar oleh Pengajian Politik Islam dimotori KH A Cholil Ridwan, KH Abdul Rasyid AS, KH Syuhada Bahri dan KH Amliwajir Saidi.

Sementara itu, usai menghadiri acara yang sama, anggota Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Marwah Daud, terlihat berjalan bersama dengan istri Hatta Rajasa, Drs Oktonowati Ulfa Dariah Rajasa, ketika keluar dari Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keduanya baru saja mengikuti Tabligh Akbar Politik Islam yang digelar dalam rangka peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad Saw oleh Pengajian Politik Islam (PPI). Sebagaimana diketahui, bahwa Marwah Daud memang sudah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Hatta. 

“Kami mendukung Prabowo-Hatta untuk memenangkan rakyat Indonesia. Bangsa ini Bangsa yang Besar. Kita harus berdaulat dan mandiri, agar Bangsa ii menjadi Mercu Suar Dunia, Indonesia Raya, Nusantara Jaya,” ujar Marwah, dalam pidato politiknya di depan Capres Prabowo, di Rumah Polonia, Jakarta, baru-baru ini. Ketua DPP Partai Golkar di era kepemimpinan Akbar Tanjung itu, memang dikenal memiliki basis pengikut yang sangat besar baik di kawasan Tmur maupun Barat Indonesia. Setelah tidak aktif lagi di Parlemen (DPR), Marwah Daud memimpin lembaga yang memberi motivasi kepada generasi muda se-Indonesia, yaitu lembaga Mengelola Hidup Merencanakan Masa Depan (MHMMD). Saat melakukan deklarasi dukungan bagi Prabowo-Hatta, Marwah membawa serta para relawan, yang katanya, tersebar di berbagai Provinsi dan sudah lama memimpikan pemimpin Indonesia baru.(red/sms)

Menteri Agama Tersangka, Dirjen Haji Mundur

Suryadharma Ali  dan Anggito Abimanyu

Bogor, SMS - Berselang beberapa hari setelah Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali ditetapkan sebagai terkasa dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementrian Agama (Kemenag), Anggito Abimanyu, menyatakan mngundurkan diri dari jabatannya.

“ Tadi baru mendapat laporan dari Setjen Kemenag, bahwa sudah menerima Surat dari Dirjen Haji, Anggito Abimanyu, yang menyatakan mundur sebagai Dirjen Haji,” kata Menko Kesra, Agung Laksono, kepada wartawan di Istana Cipanas, Bogor, baru-baru ini. Menurut Agung, mundurnya Anggito karena adanya pemberitaan di media massa yang menyebutkan, bahwa KPK akan segera menetapkan Dirjen Haji yang juga mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementian Keuangan itu sebagai tersangka, terkait kasus yang sama dengan tersangka Menteri Agama Suryadharma Ali. “ Dengan alasan-alasan yang ada di dalam suratnya, beliau minta persetujuan mundur karena kemungkinan seperti yang diberitakan di media bahwa dia akan menghadapi masalah hukum,”tambah Agung Laksono.

Disebutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengetahui tentang mundurnya Anggito Abimanyu dari jabatan Dirjen Haji. " Pernyataan pengunduran diri Pak Anggito juga sudah disampaikan ke Bapak Presiden. Beliau nyatakan ya sudah diterima saja," jelas Agung Laksono, yang juga selaku Menteri Agama sementara. Bahkan SBY, kata Agung lagi, meminta kepada setiap pejabat negara di Kemenag untuk tetap fokus dalam bekerja. Karena penyelenggaraan ibadah haji sudah dekat. "Beliau harapkan setiap pejabat bisa fokus, sungguh-sungguh, bisa bekerja sama dengan siapa pun. Apalagi masalah haji ini sudah tidak jauh lagi, sudah sangat dekat. Jadi perlu perhatian kuat," paparnya. 

Sebagaimana diketahui, Pasca pengunduran diri Anggito Abimanyu, Presiden SBY sudah menunjuk Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Abdul Jamil menggantikan Anggito. “ Setelah Pak SBY menerima surat pengunduran diri Pak Anggito, penyelenggaraan haji ini mendesak, Presiden SBY telah menunjuk Profesor Doktor Abdul Jamil, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, mengambil tanggung jawab Anggito. Oleh karenanya pemerintah menghimbau agar masyarakat yang hendak menunaikan haji tidak resah. Pemerintah berjanji pelaksanaan haji tahun ini akan lebih baik. Jadi masyarakat jangan khawatir. Kita bertanggung jawab dan kita akan bekerja lebih baik," jelas Agung.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, menyatakan, bahkan aka nada tersangka baru dalam kasus penyelenggaraan haji tahun 2012 – 2013 di Kementrian Agama.  “ Yang pasti SDA (Suryadharma Ali) tidak sendirian. Biasa, kalau haji ada Kloter (Kelompok Terbang). Ini ada Kloter yag ke tahanan,” tegas Adnan, kepada wartawan, di gedung KPK Jakarta. Adnan dengan terbuka menambahkan, bahwa Dirjen Penyelengaraan Haji dan Umrah Kemenag, Anggito Abimanyu, diduga turut melakukan pelanggaran dalam kasus haji, sehingga yang bersangkutan juga bisa ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya."Ya jelas ada pelanggaran, sehingga akhirnya kenapa dia bisa jadi tersangka. Jadi tunggu saja tanggal mainnya," ujar Adnan.(red/sms)

Ketua MUI Menentang PDIP Mematai Khatib

Jakarta, SMS - Ketua Majelis Ulama Indonseia (MUI) Pusat, KH Cholil Ridwan, menentang upaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menginstruksikan kadernya Memata-Matai para khatib Jum’at untuk memantau kemungkinan adanya ‘Kampanye Hitam’ di dalam masjid.

Sikap PDIP yang mau menjalankan aksi Intelijen terhadap masjid-masjid tersebut, dinilai Kiai Cholil sebagai warisan Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba) untuk mengembalikan Indonesia ke Era Otoriter, dimana saat itu khatib di masjid selalu diawasi dan bahkan harus mendapat persetujuan pihak keamanan. Bahkan Kiai Cholil menegaskan, bahwa kelompok yang memata-matai khatib adalah musuh Islam. "Dan umat supaya sadar bahwa partai yang memata-matai khatib adalah musuh Islam dan musuh umat Islam," tegas KH Cholil Ridwan, melalui pesannya yang dikirim kepada media Suara Islam Online, baru-baru ini.

Kiai Cholil juga menghimbau, agar umat Islam tidak memilih Calon Presiden dari Partai yang memusuhi umat Islam. "Oleh karena itu jangan pilih Capresnya. Pilihlah Capres yang didukung oleh empat partai Islam," pesan Kiai Cholil. Sementara itu, sebelumnya, salah satu anggota tim sukses Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari, tidak menampik bahwa timnya menjalankan aksi intelijen untuk mengawasi adanya kampanye hitam dalam khotbah Jumat di masjid. Seperti telah tersebar di jejaring sosial twitter, Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, sudah menginstruksikan anak buahnya yang Muslim untuk mendatangi salat Jumat dan mengawasi para khatib.

Dilain pihak, di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kendatipun berada dalam koalisis PDIP yang mengusung Capres Jokowi dan Cawapres Jusuf Kalla, ternya mengambil sikap berbeda dengan teman koalisinya itu. Bila PDIP sudah  menginstruksikan kadernya untuk menjalankan salat Jumat dan mengawasi khatibnya, Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin, menyatakan, pengawasan khutbah Jumat tidak perlu dijalankan namun ia menghimbau para khatib untuk lebih menjaga isi khutbahnya. "Memata-matai khutbah itu tidak perlu, kurang kerjaan. Tapi kita perlu menghimbau para khatib tidak memanfaatkan khutbah untuk menyebar kebencian," kata Muhaimin disela kunjungan ke Balai Besar Latihan Ketransmigrasian, di Yogyakarta.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, mengatakan, tindakan pengawasan masjid akan menimbulkan kesan adanya fregmentasi sosial di tengah-tengah masyarakat. "Selain itu, bisa juga menimbulkan kesan seolah-olah para khatib selama ini dijadikan sebagai agen politik dari suatu kepentingan politik tertentu. Padahal, fungsi masjid adalah tempat suci dimana orang berupaya mendekatkan diri pada sang pencipta. Saya khawatir, ini bisa dilihat masyarakat sebagai upaya pengembalian rezim otoriter dengan masuknya intervensi ke rumah-rumah ibadah" kata Saleh, kepada para wartawan, juga ditempat terpisah dan waktu berbeda, di Jakarta Sedengkan salah seorang anggota Tim Sukses Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid karena dikhawatirkan jadi tempat kampanye hitam. "Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif," kata Eva, seperti dikutip RMOL.(red/sms)